Transformasi Layanan Peradilan: Membangun Benteng Integritas Melalui Sistem Berlapis

Wajah pelayanan di pengadilan telah lama mengalami transformasi besar demi mewujudkan sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel. Di bawah kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., upaya pemberantasan korupsi di lingkungan peradilan diperkuat melalui berbagai kebijakan berlapis yang dirancang untuk menutup celah praktik lancung. Salah satu garda terdepan dalam pelayanan ini adalah implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap satuan kerja pengadilan. Sistem ini sengaja diterapkan untuk membatasi interaksi langsung antara hakim maupun aparatur pengadilan dengan para pihak pencari keadilan, sehingga potensi transaksi ilegal atau judicial corruption dapat ditekan sejak dini. Melalui PTSP, seluruh proses administrasi dan permohonan informasi dilakukan secara terbuka dan terpantau, memastikan bahwa keadilan tidak lagi menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan.