Implementasi Asas Keterbukaan Dan Transparansi, PA Sungai Raya Sosialisasikan DIPA TA. 2022 Dan Usulan RKA TA. 2023 Serta Penyusunan Program Kerja Tahun 2022
Sebagai implementasi asas keterbukaan dan transparansi terhadap pengelolaan anggaran di Pengadilan Agama Sungai Raya, dengan telah diserahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 pada setiap satuan kerja, Pengadilan Agama Sungai Raya langsung mengadakan sosialisasi DIPA TA. 2022 dan Usulan Rencana Kerja Aggaran (RKA) TA 2023.
Sosialisai ini dilaksanakan pada hari Senin, (13/12/2021) siang bertempat di Ruang sidang Pengadilan Agama Sungai Raya dengan dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungai Raya.
Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya, Ahmad Affendi, S.Ag., yang membuka kegiatan tersebut memberikan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Sekretaris Pengadilan Agama Sungai Raya selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan mensosialisasikan anggaran tahun depan.
Kalau dulu anggaran itu bersifat tertutup namun seiring perkembangan sekarang ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan anggaran harus dibuka agar seluruh aparatur tahu dan mengerti dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran.
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sungai Raya memaparkan bahwa anggaran DIPA untuk tahun 2022 mengalami penurunan, hal tersebut lebih kepada menurunnya belanja pegawai dan belanja modal. Namun demikian untuk anggaran belanja barang mengalami kenaikan dikarenakan ada beberapa pos belanja yang naik seperti honor PPNPN, pemeliharaan gedung kantor serta pemeliharaan peralatan dan mesin.
Di tahun 2022 juga lanjut Galih Triatmojo, S.E. prioritas belanja masih tetap fokus pada belanja penanganan pandemi COVID-19 seperti pengadaan masker, hand sanitizer, Disinfektan, Vitamin dan Swab Test (PCR).
Sedangkan DIPA 04 (Badan Peradilan Agama), tahun 2022 masih terdapat anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo), sidang diluar gedung pengadilan dan Pengadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Ditambah anggaran yang berasal dari PNBP berupa anggaran kegiatan percepatan penyelesaian perkara.
Setelah sosialisasi ini Kuasa Pengguna Anggaran berharap segera dibuat rencana umum pengadaan dan persiapan untuk pengadaan Posbakum, sewa gedung kantor, sewa rumah dinas dan kontrak langganan internet.
Usai sosialisasi DIPA TA 2022 dan usulan rencana kerja anggaran TA 2023, rapat dilanjutkan dengan penyusunan program kerja tahun 2022.
Marlisa Elpira, S.H.I., yang mewakili Ketua Tim Penyusunan Program Kerja Tahun 2022 menyampaikan bahwa SK Tim sudah dibentuk dan selanjutnya masing-masing koordinator untuk segera bekerja menyusun program kerja berdasarkan masing-masing komisi, yakni komisi bidang manajemen peradilan, komisi bidang kepaniteraan dan komisi bidang kesekretariatan.
“Silahkan setiap koordinator untuk melaksanakan rapat komisi dan minggu depan akan dibawa ke dalam rapat pleno, jadi aawal tahun kita sudah bisa langsung mengeksekusi program kerja tersebut.” katanya. (Red. RK)
Views: 8
