👋 Selamat Datang
Website || Pengadilan Agama Sungai Raya Kelas 1B
Berita

Pengadilan Agama Sungai Raya Gelar Sosialisasi Benturan Kepentingan untuk Perkuat Integritas Aparatur

Sungai Raya, Kalimantan Barat – Pengadilan Agama Sungai Raya menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Benturan Kepentingan pada Jumat (20/11/2026) sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya integritas, meningkatkan kualitas pengawasan, serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungai Raya tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Materi sosialisasi mengacu pada pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59A/SEK/SK/11/2014.

Dalam pemaparannya, Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya, Erpan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa benturan kepentingan merupakan situasi ketika pejabat atau pegawai memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang dalam jabatannya sehingga dapat memengaruhi kualitas keputusan maupun tindakannya.

Beliau juga memaparkan berbagai bentuk benturan kepentingan yang perlu diwaspadai, antara lain penerimaan gratifikasi, pemberian akses khusus kepada pihak tertentu di luar prosedur yang berlaku, penyalahgunaan jabatan, penggunaan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, serta pemanfaatan aset negara untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Menurut Erpan, S.H., M.H., pencegahan benturan kepentingan merupakan tanggung jawab seluruh aparatur peradilan guna menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Benturan kepentingan dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan apabila tidak dicegah dan ditangani dengan baik. Oleh karena itu, setiap aparatur harus mampu mengenali potensi benturan kepentingan sejak dini dan mengutamakan kepentingan organisasi serta kepentingan publik di atas kepentingan pribadi,” ujarnya

Dalam sosialisasi tersebut turut dijelaskan berbagai sumber benturan kepentingan, seperti penyalahgunaan wewenang, perangkapan jabatan, hubungan afiliasi, gratifikasi, dan kelemahan sistem organisasi yang berpotensi memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar penanganan benturan kepentingan yang meliputi pengutamaan kepentingan publik, keterbukaan dalam pengawasan, tanggung jawab pribadi, keteladanan, serta pembentukan budaya organisasi yang tidak toleran terhadap praktik benturan kepentingan.

Sebagai langkah preventif, aparatur peradilan didorong untuk mengenali potensi benturan kepentingan sebelum mengambil keputusan, memahami agenda yang akan dibahas, serta melakukan pengunduran diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan apabila terdapat kepentingan pribadi yang berpotensi memengaruhi objektivitas.

Di akhir kegiatan, Erpan, S.H., M.H. mengajak seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungai Raya untuk terus menjaga integritas dan menjadikan nilai-nilai antikorupsi sebagai budaya kerja sehari-hari.

“Integritas bukan hanya slogan, tetapi harus tercermin dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Dengan memahami dan menghindari benturan kepentingan, kita dapat mewujudkan pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi masyarakat,” tegasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pengadilan Agama Sungai Raya berharap seluruh aparatur semakin memahami risiko benturan kepentingan serta mampu menerapkan prinsip-prinsip integritas dalam pelaksanaan tugas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat terus terjaga dan meningkat.(Hl)

Views: 6

Facebook
YouTube
Instagram